Rabu, 04 Juli 2012

Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Oleh Aris W

Kegiatan Penjualan AMDK saat ini semakin menjamur di kalangan dunia usaha. Kalau dulu hanya dikenal 1 atau 2 saja merk AMDK, maka sekarang bisa didapati puluhan merk AMDK. Untuk melakukan kegiatan usaha penjualan AMDK setiap Perusahaan Industri AMDK harus mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada.
Dalam kegiatan penjualan AMDK, harus dipenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Permen Perindustrian No. 96/M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan yang mewajibkan setiap Perusahaan Industri AMDK untuk memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya adalah:

1.      wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI).
2.      wajib memiliki izin pengambilan air tanah sebagai syarat untuk memperoleh IUI.
3.      harus melakukan pengujian air baku melalui laboratorium internal atau eksternal secara periodik sebagai berikut:
a.     air baku sebelum digunakan harus diperiksa secara organoleptik, fisiko-kimia, mikrobiologi dan radiologi.
b.      satu kali dalam satu minggu untuk analisa bakteri coliform.
c.       satu kali dalam enam bulan untuk analisa kimia dan fisika; dan
d.      satu kali uji analisa radiologi ketika menggunakan air sumber di lokasi yang baru.
4.      wajib menerapkan SNI dan harus memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) sepanjang SNI-nya diberlakukan secara wajib.
Berdasarkan IUI yang dimiliki, maka Perusahaan Industri AMDK dapat beroperasi atau melakukan kegiatan produksi komersial secara nyata sesuai dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki sesuai ketentuan Pasal 1 angka 15 Permen Perindustrian No. 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri yang menyebutkan bahwa ”Beroperasi adalah melakukan kegiatan produksi komersial secara nyata sesuai dengan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan/Tanda Daftar Industri yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan”.
Menunjuk beberapa hal di atas, maka dalam kegiatan usaha AMDK,  Perusahaan Industri AMDK hendaknya melengkapi persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan usaha AMDK dapat berjalan lancar, diantaranya adalah:
1.      Perizinan pengambilan air tanah dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf c PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah yang menyebutkan:
      ”Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diterbitkan oleh bupati/walikota dengan ketentuan:
c.  pada setiap cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten/kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari dinas kabupaten/kota yang membidangi air tanah.” 
2.      Perizinan usaha dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf a Permen Perindustrian No. 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri:
”Kewenangan pemberian:
a.    IUI, Izin Perluasan dan TDI berada pada Bupati/Walikota setempat sesuai dengan lokasi pabrik bagi jenis industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan skala investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri.”
3.      Melakukan pendaftaran Merek kepada Dirjen HaKI Kemenkumham sesuai UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
4.      Membayar pajak air tanah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat sesuai Pasal 2 ayat (2) huruf h UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
”Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
h.  Pajak Air Tanah”

1 komentar: